Gelar Rapat Paripurna,DPRD Kota Palopo Tetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025

PALOPO.Lintera News | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Palopo.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, dan dihadiri oleh 18 anggota dari total 25 anggota dewan.

Dalam rapat tersebut, DPRD secara resmi menetapkan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai prioritas pembahasan untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 4 ranperda di antaranya merupakan ranperda wajib, sementara 7 lainnya adalah ranperda pilihan.

Berikut adalah daftar 11 ranperda yang tercantum dalam Propemperda Kota Palopo Tahun 2025:

* Ranperda tentang Penetapan RPJMD Kota Palopo Tahun 2025-2030

* Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

* Ranperda tentang Penetapan APBD Pokok Tahun Anggaran 2026

* Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024

* Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

* Ranperda tentang Penanaman Modal

* Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung

* Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Palopo No. 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

* Ranperda tentang Pelayanan Jemaah Haji

* Ranperda tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

* Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penyusunan ranperda yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Semua ranperda yang telah ditetapkan ini merupakan hasil dari penyaringan aspirasi masyarakat dan evaluasi terhadap kebutuhan regulasi daerah yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Darwis.

Sementara itu,Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmansyah DP, yang turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, memberikan apresiasi terhadap sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun Propemperda.

Ia berharap agar seluruh ranperda yang telah ditetapkan dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi perda demi kemajuan dan pelayanan publik yang lebih optimal di Kota Palopo.(YS)