PALOPO,Lintera News | BPJS Kesehatan Cabang Palopo kembali menyelenggarakan kegiatan Media Gathering dan Kolaborasi Publikasi JKN Tahun 2026, Jumat (11/9/2026).
Dahniar Hasyim Dahlan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, menyampaikan berbagai hal terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerjanya yang mencakup empat kabupaten/kota: Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.
Dahniar menegaskan tata nilai yang dipegang oleh BPJS Kesehatan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, yaitu integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovasi.
“Kami punya inisiatif untuk efisiensi, ini sama dengan semangat di tahun ini kita lakukan efisiensi operasional. Inisiatif di BPJS Kesehatan diterjemahkan sebagai integritas, jadi harapannya BPJS Kesehatan itu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
la menambahkan, kolaborasi dilakukan terutama dengan pihak eksternal karena JKN tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk saling membangun kepercayaan, menjalin hubungan, dan bersinergi.
Kemudian pelayanan prima berarti berempati, responsif, dan berkomitmen memberikan yang terbaik kepada seluruh peserta, serta inovasi yang mendorong pemikiran terbuka, kreatif, dan konsisten demi kemudahan akses layanan dan informasi.
Berdasarkan data hingga September 2026, jumlah penduduk di wilayah Luwu Raya mencapai 1.253.631 jiwa, namun peserta JKN yang aktif dan dapat mengakses layanan baru mencapai 86,68 persen atau sekitar 1.086.537 orang.
Wilayah ini dilayani oleh 148 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 19 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).
Secara rinci, Kota Palopo memiliki 168.064 peserta aktif yang dilayani oleh 34 FKTP dan 8 FKRTL; Kabupaten Luwu dengan 346.674 peserta aktif dilayani oleh 50 FKTP dan 3 FKRTL; Kabupaten Luwu Utara mencatat 259.623 peserta aktif dengan 32 FKTP dan 5 FKRTL; sedangkan Kabupaten Luwu Timur memiliki 312.176 peserta aktif yang dilayani oleh 32 FKTP dan hanya 3 FKRTL yang tersebar di Vale, Wotu, dan Malili.
Dahniar menyampaikan bahwa beban peserta per dokter di beberapa daerah masih melampaui standar ideal, terutama di Luwu Timur dan wilayah terpencil seperti Lutra, Rampi, Sekko, dan Natimojong, disebabkan sebaran penduduk yang tidak merata dan keterbatasan fasilitas kesehatan.
“Kalau kita bicara ideal, perbandingan satu dokter melayani maksimal 5.000 peserta. Ternyata masih ada yang ditangani satu dokter lebih dari itu, terutama di daerah terpencil,” jelasnya.
Terkait komposisi kepesertaan, segmen PBI Jaminan Kesehatan merupakan yang terbesar, diikuti BP Pemda, PPU, dan BPJS Mandiri.
Dinamika kepesertaan masih terjadi, antara lain peserta yang dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, misalnya ada anggota keluarga yang sudah bekerja sehingga dikeluarkan dari daftar desil 1-5.
Sementara itu, tiga dari empat kabupaten/kota di wilayah ini telah berstatus UHC prioritas, yang memungkinkan penduduk yang didaftarkan pada hari yang sama langsung aktif, berbeda dengan yang belum berstatus UHC prioritas yang baru aktif pada awal bulan berikutnya.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama antara lain keberlanjutan pembiayaan JKN, akses dan pemerataan layanan, digitalisasi, serta keaktifan kepesertaan.
“Keberlanjutan pembiayaan JKN adalah prioritas tertinggi. Jika iuran tidak terkumpul, fasilitas kesehatan tidak dapat dibayar.sehingga mereka enggan melayani peserta. Ini siklus yang harus diputus,” tegas Dahniar.
la juga menyayangkan masih adanya orang yang baru mendaftar saat sakit atau hendak berobat lalu berhenti membayar iuran setelah selesai berobat.
Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan menggalakkan program donasi iuran bagi warga yang kurang mampu, yang saat ini telah diikuti oleh 17 donatur di lingkungan kantor cabang Palopo.
Mengenai digitalisasi melalui aplikasi Mobile JKN, Dahniar mengakui masih ada keluhan dari masyarakat, namun menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan.
“Dengan Mobile JKN, kita tahu jam berapa akan dilayani, jadi tidak perlu mengantri sejak pagi. Semua urusan seperti pindah faskes atau bertanya sudah bisa dilakukan lewat telepon,” paparnya.
Mengenai digitalisasi melalui aplikasi Mobile JKN, Dahniar mengakui masih ada keluhan dari masyarakat, namun menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan.
“Dengan Mobile JKN, kita tahu jam berapa akan dilayani, jadi tidak perlu mengantri sejak pagi. Semua urusan seperti pindah faskes atau bertanya sudah bisa dilakukan lewat telepon,” paparnya.
Dahniar berharap kolaborasi dengan media dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sosialisasi, meningkatkan kepatuhan membayar iuran, serta memastikan program JKN dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Luwu Raya.(*)
