PALOPO .Linteranews.com — Pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil di jalan poros trans Sulawesi berbuntut panjang
Pasalnya Pemilik mobil tersebut yang merupakan ASN Vertikal dari Kementerian Hukum dan Ham telah menggugat Walikota Palopo dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) melalui Pengadilan Negeri Kota Palopo.
Tak main-main, untuk membuktikan keseriusannya menggugat Pemerintah, ASN yang diketahui bernama Akbar tersebut telah menunjuk Advokat Lukman S. Wahid dan Partner sebagai Kuasa Hukum.
ASN yang bekerja dibawah naungan Kemenkum HAM tersebut menggugat Pemerintah Kota Palopo dan BBPJN setelah kendaraan yang dikemudikannya tertimpa pohon tumbang saat melintas di Jalan Trans Sulawesi-Palopo, tepatnya di wilayah Kelurahan Temmalebba, Oktober 2022 lalu
Lukman ,S.H melalui Saiful ,S.H salah satu Tim Kuasa Hukum penggugat membenarkan bahwa Kliennya telah menggugat Walikota Palopo dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ( BBPJN ) atas kerugian materil dan Immateril di alaminya di pengadilan negeri palopo
“Iya gugatannya segera kita daftarkan di PN Palopo. Klien kami mengalami kerugian material dan immateril akibat pohon tumbang di jalan. Salah satu poin gugatan kami adalah kelalaian Pemerintah Kota serta BBPJN yang mengakibatkan klien kami jadi korban,” kata Lukman S Wahid, Pengacara Akbar, Jumat (18/11/2022).
Saiful ,S.H menjelaskan bahwa pemeliharaan dan peremajaan pohon yang berada di tepi jalan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palopo dan Balai Besar Pemeliharaan Jalan sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan.
Lebih lanjut Saifu,S.Hl menjelaskan, pohon yang tumbang dan menimpa mobil kliennya ternyata sudah lama diusulkan oleh warga untuk dipangkas atau ditebang, tapi tetap tidak dilakukan.
“Pohon yang tumbang dan menimpa kendaraan klien kami sudah lama diusulkan untuk dipangkas atau ditebang, karena posisinya sudah miring, tapi oleh Pemkot Palopo, diabaikan,” ujarnya.
Saiful,S.H menambahkan, dalam perspektif hukum, perbuatan Pemerintah Kota Palopo yang melakukan pembiaran dan lalai menjalakankan kewajiban hukumnya dapat dikualifisir sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata dan atau pun pasal 1366 KUH Perdata serta kaidah hukum lainnya yang ada.
“Akibat adanya kejadian pohon milik pemerintah yang tumbang dan menimpa mobil milik klien Kami, maka secara real dan nyata telah membuat klien kami mengalami kerugian, baik secara materil maupun immaterial dimana kerugian tersebut timbul dan lahir dari adanya hubungan kausalitas perbuatan onrechtmatige overhieds daad yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo dan BBPJN yang didudukkan sebagai tergugat sebagaimana diuraikan dalam materi gugatan kami,” Tegasnya
Selain merusak mobil, pohon tumbang tersebut juga nyaris menewaskan kliennya bersama keluarganya.
Lebih lanjut Saiful ,S.H menyebutkan, kerugian materil yang diderita kliennya sebesar Rp.53.825.000, dalam bentuk biaya pergantian dan perbaikan mobil kendaraan.
“selaku kuasa hukum penggugat, kami berharap pemerintah bisa menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pengguna jalan,” Tutup Saiful


