PALOPO Lintera News —Dalam menjaga stabilitas harga di daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo tak absen dalam Rakor Pengendalian Inflasi Nasional 2026 sekaligus merilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Mentri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, Senin 7 September 2026.
Tito Karnavian mengatakan, secara year on year (yoy), inflasi nasional saat ini berada pada angka 3,19 persen. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 2,8 persen.
Sementara itu, perkembangan inflasi secara bulanan atau month to month (mtm) menunjukkan tren kenaikan sebesar 0,21 persen. Kenaikan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 0,57 persen dari Juli ke Agustus.
Di sisi lain, sektor transportasi mengalami deflasi atau penurunan harga secara month to month.
Untuk komoditas penyumbang utama kenaikan pada kelompok makanan dan minuman antara lain daging ayam, beras, cabai rawit, serta ikan segar.
Khusus komoditas beras, Tito menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data lengkap mengenai perkembangan harga di masing-masing kabupaten/kota, termasuk daerah yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar dapat segera dilakukan intervensi pada wilayah yang mengalami kenaikan harga, khususnya komoditas pangan strategis.
“Perlu kita waspadai dan perlu kita intervensi agar harga utama makanan dan minuman di wilayah yang spesifik dapat dikendalikan. Daerah tersebut perlu diberikan atensi dan dukungan, termasuk melalui beras SPHP maupun pasar murah,” ujarnya.
Selain perkembangan harga, pemerintah daerah juga diminta mewaspadai potensi penurunan produksi akibat kondisi kemarau panjang yang dapat memengaruhi ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan.
Tito juga menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan. Beberapa daerah tercatat mengalami kenaikan cukup tinggi, di antaranya Provinsi Maluku Utara sebesar 5,28 persen.
Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Kapuas tercatat mengalami kenaikan IPH sebesar 6,2 persen. Sementara Kota Ternate juga mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni sebesar 5,75 persen.
Terkait kondisi tersebut, Tito meminta pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap komoditas yang menjadi penyebab kenaikan harga sehingga langkah intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
Di tengah kondisi tersebut, Kota Palopo tercatat sebagai salah satu daerah dengan pengendalian inflasi yang baik.
Inflasi Kota Palopo berada pada angka 1,73 persen, sekaligus menjadi yang terbaik dari 98 kota yang ada. Capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Kota Palopo relatif terkendali.
Pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tidak mengalami kenaikan yang membebani masyarakat.
Di sisi lain, stabilitas harga juga perlu dijaga agar penurunan harga tidak terlalu drastis dan berdampak terhadap produsen, petani, nelayan, maupun pelaku usaha dalam menutupi biaya operasional.
Karena itu, stabilitas harga pangan, barang, dan jasa perlu terus dijaga melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah serta langkah intervensi yang tepat sesuai kondisi masing-masing wilayah. (diskominfo-palopo/him).
