Jelang Pemilu 2024,Polres Jeneponto Laksanakan Rapat Lintas Sektoral Operasi Mantap Brata

JENEPONTO.Linteranews.com ] Kepolisian Resor Jeneponto Polda Sulsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten Jeneponto,kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai II Mapolres Jeneponto. Kamis (12/10/2023)

Kegiatan rapat lintas sektoral ini dipimpin langsung Kapolres Jeneponto AKBP Andi Erma Suryono, S.H, S.I.K dan turut dihadiri Dandim 1425/Jp Letkol. Inf. Muh. Amin., S.Ip,Sekda Kab Jeneponto H. Muh. Arifin Nur, SH, M.H, Kajari Jeneponto
Susanto Gani, SH, Ketua PN Jeneponto
Endang Sri Andriati, SH,MH, mewakili Ketua PA Jeneponto Taufik Hasyim, S.Ag,MH, Asisten I Setda mewakili Bupati Jeneponto Mustakbirin, SH,MH,Ketua Bawaslu Jeneponto Muh Alwi, S.Ag, Komisioner KPUD Jeneponto Mustari, S.Pdi, Kapten Inf Ramli Hamanja Pasi Ops Kodim 1425 /Jp,Lettu Inf Burhan Pasi Intel Kodim 1425 /Jp,Plt Kasat Pol PP dan Damkar Jeneponto Abd Mushawir Syam, S.Stp, Sekretaris Kesbangpol Drs. Ahmad Lala, M. Adm. Pemb, Perwakilan Dinkes Suryadiningrat, S.KM,M.Kes, para Kabag,Kasat,Kapolsek Jajaran Polres Jeneponto.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut,Kapolres Jeneponto mengatakan,Rakor lintas sektoral ini berguna untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana serta tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

”Mengingat tahun 2024 akan menjadi moment politik yang sangat penting dan krusial dikarenakan akan dilaksanakan pemilu serentak,oleh karena itu Polres Jeneponto Polda Sulsel beserta jajaran akan melakukan upaya optimal dengan menerapkan manajemen pengamanan terpadu dan secara komprehensif bersinergi dengan unsur terkait lainnya”

Kapolres Jeneponto juga berharap, pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Jeneponto tidak terjadi permasalahan yang dapat mencederai kesuksesan penyelenggaraan pemilu tersebut seperti adanya ketidaknetralan aparatur negara maupun penyelenggara pemilu maupun permasalahan kompleks lainnya.

”Untuk itu,kepada seluruh stakeholder lainnya seperti antaranya para pimpinan daerah,TNI,Polri,KPU dan Bawaslu,mitra kerja lainnya dapat menerapkan sikap netralitas,memperkokoh dan meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam menyukseskan Pemilu tahun 2024,” tegasnya.

Sementara itu,Sekda Kabupaten Jeneponto H. Muh. Arifin Nur, SH, M.H, menyampaikan harapannya,”Dengan adanya kegiatan Rakor lintas sektoral ini bisa meningkatkan sinergitas, komunikasi dan koordinasi antar lembaga/instansi pemerintahan di kabupaten Jeneponto dengan stakeholder terkait dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang,”

Dandim 1425/Jp Jeneponto Letkol Inf Muh Amin., S.Ip, juga menyatakan, “Siap membantu dalam hal perkuatan personil termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan mulai dari rawan bentrok kampanye gelap kemudian pemukulan atau pengrusakan objek vital kemudian pergerakan masa sampai dengan money politik,kami menyiagakan 60 orang personil back up cadangan untuk siap operasional digerakkan ke mana-mana, dari konsep operasi dari Kodim sendiri Kita sudah sama-sama mendengar kemarin bahwa apa yang disampaikan oleh Pangdam Jangan berharap lagi kekuatan-kekuatan bantuan dari satuan-satuan lain kerahkan semua kekuatan personil yang ada di wilayah-wilayah,”

Dalam paparannya,Ketua KPUD Jeneponto, menyampaikan, :Pemilu 2024 ini ada pada KPU Sebagai penyelenggara teknis,jumlah DPT Kabupaten Jeneponto yang telah ditetapkan kemarin di rapat pleno adalah 295.000 617 jumlah laki-laki 143.375 dan perempuan 152.242 berbagi di 1.097 TPS di 113 desa dan kelurahan.
pada tahap pengajuan hasil pencermatan rancangan DCT jadi di awal pengajuan awal 600 lebih bacaleg yang diajukan dari 18 partai politik ini hanya 16 partai politik yang mengajukan bacaleg di peserta pemilu kita di Kabupaten Jeneponto,sejauh ini di Kabupaten Jeneponto dari 16 partai politik masih ada 5 partai politik yang belum membuka rekening Dana kampanye Sampai detik ini termasuk dua partai politik yang tidak mengajukan Bacaleg.

Ketua Bawaslu Kab Jeneponto yang intinya yaitu:,Saat ini berdasarkan dengan ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa seluruh kabupaten kota itu tidak pada posisi panitia pada saat pengendaraan tapi bersifat badan sama halnya dengan posisi KPU Kabupaten Kota sehingga ini menunjukkan perlu di sampaikan pada kesempatan ini bahwa keberadaan Bawaslu di dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah fungsinya yaitu yang pertama adalah pencegahan kemudian yang kedua Bawaslu adalah pengawasan dan fungsi ketiga adalah melakukan penindakan.

Bawaslu dalam rangka memposisikan diri selaku penyelenggara di bidang pengawasan tentu tetap mempersiapkan sumber daya baik dari tingkat kabupaten kota maupun sampai kepada tingkat kecamatan dan desa.

“Kemarin sempat mengikuti kegiatan di claro dan ternyata Jeneponto lagi masuk dalam kategori zona merah pada proses pemilu tahun 2024.( R.Tompo )