PALOPO.Lintera News | Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, SH, M.Si., mewakili Penjabat Wali Kota Palopo dalam menghadiri tiga agenda rapat paripurna DPRD Kota Palopo pada Selasa, 30 Juli 2024.
Agenda utama rapat tersebut meliputi penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2025, serta Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS tahun anggaran 2024. Selain itu, rapat juga membahas penyerahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 serta pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Abdul Salam, didampingi oleh Wakil Ketua II, Irvan Majid, serta dihadiri oleh anggota dewan dan pimpinan perangkat daerah Kota Palopo.
Sekda Firmanza DP mengungkapkan bahwa penyerahan kebijakan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara bertujuan untuk dibahas dan disepakati bersama oleh Walikota dan DPRD. Ini merupakan pelaksanaan ketentuan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penyusunan dokumen anggaran oleh kepala daerah untuk dibahas dengan DPRD.
Rencana pembenahan APBD Kota Palopo tahun 2025 berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi. Dalam jangka menengah, fokusnya adalah pada reformasi struktural, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan subsidi yang efektif.
Firmanza DP menambahkan bahwa tema RKP 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lima agenda pembangunan utama: transformasi sosial, ekonomi, data kelola, supremasi hukum, dan ketahanan sosial budaya.
Dokumen RPJPD yang disusun mengacu pada rencana pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi pencapaian tahun 2025. Setelah pembahasan agenda tersebut, rapat dilanjutkan dengan jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi mengenai Ranperda RPJPD.
Firmanza DP menekankan pentingnya RPJPD sebagai acuan dalam menyusun RPJMD dan program-program pembangunan yang berfokus pada penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem dengan penguatan sektor ekonomi.(***)
Hadiri HUT ke-3 PKB GPIL,Wabup Luwu Ajak Tokoh Agama Jaga Stabilitas Daerah
Polres Luwu Utara Serahkan 3 Motor Curanmor ke Pemilik, Tegaskan Tak Ada Celah Bagi Kriminal
Gandeng BNN Palopo, Polres Luwu Utara Persempit Ruang Gerak Peredaran Narkotika di Luwu Utara
Polemik Perumda TM Palopo Memanas, GAM Desak Pencopotan Direktur dan Usut Dugaan Penganiayaan
