Dikawal Ketat Aparat Kepolisian Polres Palopo, Eksekusi Sebidang Tanah di Kelurahan Rampoang Berjalan Lancar

PALOPO . Linteranews.com — Dipimpin Kabag Ops,Kompol.Marten,Sr Personil Polres Palopo melakukan pengamanan eksekusi sebidang tanah di jalan poros trans Sulawesi ,Kelurahan Rampoang,Kecamatan Bara Kota Palopo ,Senin 26 September 2022 ,Sekitar pukul 09:00 Wita

Eksekusi tersebut di laksanakan berdasarkan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 7 April 2022 dari Nurjaya yang merupakan ahli waris dari Abdul Halid (Isteri dari almarhum Abdul Halid) yang sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal Jakarta, 29 Agustus 2018 dan diketahui oleh Lurah Semper Barat dengan  Nomor: 169/1.755.2 tanggal 29-08-2018 dan oleh Camat Cilincing dengan Nomor: 2091/071.561 tanggal 31-08-2018,yang bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo,

Selaku Pemohon Ekesekusi yakni Abdul Halid bertempat tinggal di Kelurahan Rampoang, Kecamatan.Wara Utara, Kota Palopo, melawan Juswan, yang juga merupakan warga Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo,yang semula selaku Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali,sekarang disebut sebagai Tereksekusi

Sebelum di lakukan eksekusi ,Panitera Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo,Hasma H,SE,M.H yang di dampingi oleh Panitera Muda Srimayanti,S.H,serta Jurus Sita Amirullah dan Rahmat Saleh membacakan penetapan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 07 / Pdt.G / 20224 / PN. PLP tanggal 9 Juni 2004 yang memutuskan :
–  Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
–  Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasrkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 9 / PDT / 2005 / PT. MKS tanggal 13 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara seperti diterangkan lebih lanjut dalam amar putusan.

Tuntutan pembanding yang semula penggugat dapat di kabulkan, maka terbanding semula tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membahayar biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan sebagai berikut :

–  Menerima Permohonan banding dari Pembanding yang semula penggugat.

–  Membatalkan Putusan Negeri Palopo Tanggal 9 Juni 2004 Nomor : 07 / Pdt.G / 20224 / PN. PLP yang dimohonkan banding.

–  Menolak  Eksepsi Terbanding yang semula tergugat. Dalam pokok perkara :

a)  Menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Pembanding semula Penggugat yang diperolehnya dengan pemberian dari orang tuanya.

b)  Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat  menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melewan Hukum.

c)  Menghukum atau nemerintahkan terbanding semula Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan serta memindahkan tanaman yang tumbuh diatasnya dan sekaligus menyerahkan kepada Pembanding semula Pengugat.

d)  Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya.

e)  Menghukum kepada Terbanding samula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun objek sengketa yang di eksekusi berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 360 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

– Sebelah Utara   : Tanah Hindong
– Sebelah Timur   : Tanah Palla
– Sebelah Selatan   : Rumah Penya
– Sebelah Barat   : Jalan Raya.

Pada proses eksekusi Ketua Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan ( LMAPJ ) ,H.Najamuddin selaku kuasa hukum termohon eksekusi bersama pihak tereksekusi kemudian melakukan protes atas pelaksanaan eksekusi serta membagikan selebaran yang di jadikan bukti kepemilikan

Tak indahkan, Tim Eksekutor yang di kawal oleh aparat Kepolisian Polres Palopo tetap melakukan eksekusi dengan menebang seluruh tanaman yang berada di lahan tersebut

( F Suade )