Rapat Paripurna,Empat Ranperda di Setujui Oleh Semua Fraksi DPRD Luwu Utara

LUWU UTARA.Linteranews.com ] Empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang merupakan Inisiatif DPRD Lutra tahun 2023, mendapat persetujuan dari seluruh Fraksi-fraksi DPRD Lutra dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 buah Ranperda Inisiatif, pada hari Senin, 13/11/2023.

Sebanyak 7 Fraksi DPRD Luwu Utara melalui juru bicaranya, menyampaikan persetujuan terhadap 4 buah Ranperda Inisiatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Rapat yang dipimpin oleh Drs. Basir, ketua DPRD Luwu Utara menyampaikan bahwa Rapat ini telah sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Luwu Utara,

“Rapat Paripurna ini telah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam rapat Bamus yang di laksanakan pada tanggal 2 November 2023 dan tata tertib DPRD Luwu Utara” Katanya.

Adapun 4 buah Ranperda tersebut adalah :
Pertama, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,

Kedua, Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit,

Ketiga Ranperda Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit,

Keempat Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berbagai harapan disampaikan oleh masing-masing Fraksi DPRD Luwu Utara terhadap 4 Ranperda tersebut. Bahwa dengan adanya Produk Hukum ini akan menjadi acuan dan dasar Pemerintah Luwu Utara dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Semoga produk hukum yang nantinya ditetapkan ini akan menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan di Luwu Utara”. Ungkap juru bicara Fraksi KIS, Suaib Saing Latif

Sementara itu Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya juga menyampaikan bahwa keempat Ranperda tersebut di atas telah melalui proses panjang dan mekanisme pembahasan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda Luwu Utara.

“Keempat Ranperda tersebut di atas telah melalui prosedur, mekanisme , pengkajian dan pemaparan konsep serta harmonisasi bahkan pembahasan Pansus sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri nomor delapan puluh tahun dua ribu lima belas tentang Pembentukan produk hukum daerah, sehingga kami menanggap bahwa Ranperda tersebut telah dapat ditetapkan menjadi Perda Luwu Utara” Ungkap Paulus Palino.

Ditambahkan pula, bahwa setelah ke 4 Ranperda tersebut telah ditetapkan. Oleh Fraksi Gerindra menyarankan kepada pemda, untuk segera membuat Peraturan Bupati, sebagai petunjuk petunjuk tehnis pelaksanaannya.

“Kami menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar setelah Ranperda ini ditetapkan, untuk segera membuatkan Peraturan Bupati, sebagai petunjuk pelaksanaan, agar segera dapat diterapkan demi kepastian hukum, bagi setiap pihak yang terkait” Tambahnya.(S.Soni )