Caleg “Penunggu Pohon” Bertebaran, Bawaslu Jeneponto Merusak Keindahan

JENEPONTO.Linteranews com- Tujuh bulan menjelang pemilihan umum legislatif digelar pada 14 Februari 2024, sejumlah calon legislator mulai turun ‘gunung’. Meski tahapan kampanye belum di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Aneka spanduk, baliho, dan pamflet pun mulai bertebaran di sudut-sudut kota Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tentunya disebar oleh caleg atau pun tim suksesnya.

Sayangnya aneka alat peraga itu dipasang secara serampangan. Misalnya, dipaku di pohon, dan aneka tempat umum lainnya.

Poster politisi dipaku di pohon banyak ditemui di sepanjang jalan poros Manjangloe, Kecamatan Tamalatea. Bahkan dalam satu pohon bisa ditempel lebih dari satu poster kampanye.

Para politisi itu seperti tak mengindahkan keindahan lingkungan, serta peraturan yang telah ditetapkan. Sejumlah pelanggaran peserta pemilu terekam hasil pantauan Awak media pada (31/7/2023) siang.

Tampak baliho berukuran kecil itu hampir menghiasi pohon yang berada di pinggir jalan. Baliho itu didominasi caleg dari Partai Perindo dan PDIP Perjuangan. Mirisnya, baliho Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman juga dipaku di pohon.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Hamka Lau tak memungkiri adanya baliho yang dipaku di pohon. Menurut dia, kewenangan itu sepenuhnya milik pemerintah daerah.

“Yah sampai hari ini kami masih melihat beberapa tapikan itu diluar kewenangan kami. Pertama diluar kewenangan kami, karena belum menjadi peserta pemilu. Kedua, memang kewenangan kami untuk mengatur itu, yang berhak itu adalah pemerintah daerah, ketika ada banner atau bahan sosialisasi lainnya yang ditempatkan pada yang dilarang,” kata Hamka Lau saat ditemui Oleh Awak media,siang.

Hamka menjelaskan bahwa larangan pemasangan banner dengan cara dipaku berdasarkan surat himbauan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam surat itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menertibkan.

“Contoh, ketika dipasang atau di paku di pohon itukan sudah ada himbauan dari Gubernur Sulsel, untuk menertibkan itu dan itu kewenangannya pemerintah daerah, itukan sesuatu yang bertentangan dengan perundangan-undangan sebagaimana suratnya Gubernur,” terangnya.

Hamka mempersilahkan calon-calon untuk memasang alat peraga sosialisasi. Asalkan tidak merusak keindahan alam. Katanya, jika alat peraga itu dipaku di pohon, maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Alat peraga atau baliho, spanduk yang bakal calon bupati hari inikan belum kita diatur maka pada prinsipnya kami melihat bahwa itu sesuatu yang gak wajar saja, sepanjang kami berharap penempatan-penempatan banner-banner tersebut itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” pungkasnya.