Tak Main-main, Bawaslu Jeneponto Bakal Proses Kepala Desa Jika Ketahuan Tidak Netral di Pemilu 2024

JENEPONTO.Lintetanews.com ] Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Saiful menegaskan, kepada seluruh kepala desa untuk bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu kandidat dalam gelaran pemilu 2024.

“Sebenarnya itu kepala desa ada pemilu atau tanpa pemilu maka dia harus bisa menjaga independensinya. Itu sudah penggarisan undang-undang desa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan pihak tertentu, itu dari sisi UU Desa,” kata Saiful kepada,awak Media (2/8/2023).

Saiful mengingatkan agar kepala desa tidak membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Untuk diketahui, masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga Februari 2024.

“Kalau itu dilakukan pada pemilu 2024, dan itu dilakukan pada masa Kampanye maka potensi kepala desa itu melanggar undang-undang pemilu tentu bisa berujung sanksi tindak pidana,” jelasnya.

Tak tanggung-tanggung, kata dia, apabila ada kepala desa terbukti berpihak ke salah satu kandidat maka Bawaslu akan menindak tegas.

“Antisipasi oleh Bawaslu adalah tentu melakukan pencegahan karena disana ada dua potensi pelanggaran yang sangat mungkin dilakukan oleh seorang kepala desa, yaitu undang-undang desa dan undang-undang pemilu, pasal 4 90 itu jelas bunyinya disana,” ungkapnya.

Saiful menjelaskan pada Pilkada tahun 2018 dan pemilu 2019, terdapat dua kepala desa yang harus berurusan dengan Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto. Keduanya terbukti berpihak hingga akhirnya di vonis bersalah.

“Dan itu sudah ada pengalaman di Pilkada 2018 pemilu 2019, tegas kepala desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pada masa kampanye, pidananya itu 1 tahun kalau dia melanggar, kan ini sudah ada indikasi,” cetusnya.

Di sisi lain, Saiful mengajak seluruh kepala desa membantu pengawas pemilu dalam mensosialisasikan peraturan kampanye kepada masyarakat.

“Kami sudah pernah mengirimkan surat kepada seluruh kepala desa untuk menjaga netralitas, sama-sama mengawasi tahapan pemilu, itu sudah pernah kita lakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilu,” pungkasnya.