Palopo,Lintera News — Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan,
tepat hari “Jumat Keramat” empat tersangka kasus dugaan korupsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Palopo akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo. Para tersangka kini menginap di Lapas Kelas IIA, Kota Palopo.

“Mereka berstatus tahanan titipan Kejari, selanjutnya tersangka menunggu jadwal persidangan di Makassar. Tersangka ditahan selama 20 hari kedepan demi kepentingan penyidikan,” kata Kajari Palopo, Agus Riyanto SH melalui Kasi Pidsus Kejari Palopo, Antonius Bangun Silitonga, Jumat 21 Januari 2022.

Diketahui, biasanya hari Jumat merupakan hari langganan bagi penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka yang terlibat korupsi. Tak heran jika hari itu diistilahkan “Jumat Keramat”. Masing-masing tersangka adalah Ketua PKBM Barkah (AN), Ketua PKBM Fahira (NS), Ketua PKBM To’Guru (KR), dan Ketua PKBM Aksara Tenar (ST). ST merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Palopo, sedangkan tiga lainnya non ASN.

Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palopo, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Kita tidak main-main soal korupsi. Siapa pun yang terlibat akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” tegas Kasi Pidsus.

Kasus PKBM yang dikemas dalam Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesehatan (BOPK) tahun anggaran 2020 ini terkuat berdasarkan hasil dari laporan masyarakat. Selanjutnya, kejaksaan melakukan penyelidikan hingga akhirnya dari hasil audit ditemukan kerugian negara senilai Rp.889.790.995

Dana yang digunakan PKBM ini merupakan dana hibah yang digelantorkan pusat diperuntukkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.Diantara temuan kejaksan, ada PKBM yang melakukan belanja fiktif dan
pemalsuan tandatangan dalam nota belanja.

“Tersangkanya cukup kooperatif, sehingga ada pengembalian dana senilai Rp467 juta. Dana itu diserahkan ke
Kas Daerah,” tandasnya. (***)