JAKARTA.Linteranews.com ] Kepala Dinas PUPR Kota Palopo, Harianto, ST menghadiri rapat koordinasi lintas sektor terkait RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara, pada hari Selasa, 13 Juni 2023 bertempat di Hotel Sheraton Grand Jakarta.
Salah satu point dalam rapat ini membahas tentang Proses penerbitan izin pemanfaatan ruang dalam bentuk Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS yang akan memudahkan bagi masyarakat secara luas, termasuk sektor swasta,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, bahwa penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha diantaranya adalah Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
Menurut Kadis PUPR Kota Palopo, bahwa penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara akan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana kegiatan dan atau usahanya dengan RDTR.

Lebih lanjut Kadis PUPR Kota Palopo mengatakan dalam hal Pelaku Usaha telah mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha tersebut dapat segera mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem Online Single Submission atau OSS dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan ruang. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
Dengan demikian nantinya Zona ataupun Sub-Zona pemanfaatan dan Daftar Kegiatan Berusaha yang berbasis pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2020) untuk wilayah Kecamatan Wara Utara dan Bara akan dapat dilihat secara terbuka bagi siapa saja melalui perangkat OSS tersebut.
Diharapkan dengan sistem perizinan melalui OSS dapat mendorong Pelaku -Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berkembang lebih progresif.
Bapak Sekda Kota Palopo dalam Paparannya menyampaikan bahwa RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara merupakan operasionalisasi lebih rinci dari RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041. Ini penting dilakukan agar iklim investasi melalui kemudahan perizinan menjadi lebih meningkat signifikan melalui perangkat Online Single Submission atau OSS. Nantinya RDTR khususnya materi muatan peta rencana pola yang berbasis digital, serta Tabel Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang atau biasa disebut Matriks ITBX menjadi input dalam sistem OSS dalam pemberian izin pemanfaatan ruang khususnya pada wilayah Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara.
Sekda Kota Palopo Bapak Drs. H. Firmanza DP., SH., M.Si. juga menyampaikan bahwa Kota Palopo merupakan kota inklusif atau kota yang terbuka bagi siapa saja yang akan tinggal, baik sebagai pekerja, mahasiswa, pedagang, dan apapun aktivitasnya. Juga disampaikan bahwa Kota Palopo merupakan kota/kabupaten kedua di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi.
Potensi lain Kota Palopo dijelaskan Sekda Kota Palopo, bahwa Kota Palopo memiliki Bonus Demografi dimana angka pertumbuhan penduduknya saat ini mencapai 2,67 persen atau jauh di atas angka pertumbuhan nasional dan provinsi. Kemudian tersedia Kawasan Peruntukan Industri seluas 350 hektar, tersedia Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk kegiatan ekspor impor, akses dari dan ke Bandara yang hanya butuh waktu 15 menit.(***)


