Makassar,Lintera News –Ida Hamidah,ST.SH, Jumadi Mansur,.SH,Tendri Sompa,.SH, dan Wahyuningsi Eka Sakti,.SH merupakan Kuasa Hukum dari saudari IHR,M,I,dan R korban dugaan pelecehan seksual di Barru yang diduga dilakukan oleh AT.Ke 4 Kuasa hukum yang tergabung dalam YLBHI Justice Rakyat Makassar sesuai Surat Kuasa Khusus dengan No 36/SKK/YLBHI-Justice Rakyat Makassar/IV-2021.

Bahwa sejatinya manusia sama di muka hukum dan setiap perbuatan manusia harus di pertanggung jawabkan secara hukum. Kasus pelecehan seksual adalah musuh kita bersama yang harus di ungkap dan di proses diranah hukum. Penegak hukum semestinya punya Perspektif korban yang harus dikedepankan dalam menangani kasus yang diduga pelecehan seksual, maka untuk itu dalam pelaksanaan proses kasusnya harus secepatnya Terlapor di tetapkan sebagai Tersangka karena sudah memenuhi unsur pasal 184 KUHAP.

Kami pertegas, bahwa yang di alami oleh klien kami adalah tindakan pelecehan bukan pencabulan, karna klien kami bukan anak di bawah umur, bantahan ini sesuai dengan adanya pemberitaan diluar sana bahwa pihak Terlapor tersebut tidak mengakui perbuatan mencabuli korban. Merupakan hal yang wajar untuk disangkali/dibantah Terlapor karena memang bukan merupakan Pencabulan akan tetapi merupakan bentuk Pelecehan.

Adapun tanggapan serta komentar dari individu dari tim PH melihat serta dalam pendampingan kasus ini :

Menurut Ida Hamidah,.ST.SH yang juga merupakan kordinator TRCPP Wilayah Sul Sel yang banyak mendampingi kasus anak serta perempuan, “awalnya ke 4 korban mendatangi kami (TRCPP) mengadu lalu menceritakan kejadian yang dialami si korban, mendengar kasus ini saya sangat prihatin serta sangat disayangkan begitu banyak kasus pelecehan yang di alami oleh perempuan dalam lingkup tempat kerja mereka”. Lalu ke-4 pengadu di TRCPPA minta di damping oleh pengacara LBH yaitu YLBHI Justice Rakyat Makassar dan juga memang LBH ini sering di gandeng oleh TRCPPA jika ada kasus baik pendampingan Non Litigasi maupun Litigasi. Oh ia mengenai pemberitaan di media online saya membaca ada berita bahwa katanya pelecehan harus ad visum ? Menurut hemat saya dan pengalaman menangani kasus serupa bukan merupakan keharusan atau merupakan persyaratan mutlak adanya VER (_Visum Et Repertum_) karena kasus pelecehan seksual itu beda banget dengan kasus kasus pemerkosaan loh yah, pelecehan seksual itu terjadi lewat sentuhan, rabaan jdi ngga ada bekas yg perlu di visum yang intinya kasus pelecehan berbicara mengenai Rasa dan Perasaan. Dan tindakan pelecehan itu adalah tindakan pidana di atur dalam KUHPidana”. Tegas Ida sebelum mengahiri wawancaranya melalui sambungan telpon.

Menurut Jumadi Mansyur,.SH “mengenai pemberitaan adanya pihak yang mengaku sebagai PH Korban?,selama klien kami mengangkat kuasa kepada kami (YLBHI Justice Rakyat Makassar) klien kami tidak pernah mengangkat kuasa dan atau menandatangani selain dari SKK kami ! Dan kalaupun ada kuasa dari yang lain, mungkin kami bukan lagi kuasa dari korban. Karena tidak mungkin ada kuasa di atas kuasa, Saya menyampaikan bahwa mengenai kasus yg di alami oleh klien kami ini kami sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada piha kepolisian Polres Barru yg mengani kasus ini dengan profesional dan objektif, harapan klien kami juga sama dengan kami mereka hanya ingin mendapatkan keadilan makanya pihak kepolisian lah tempat kami mengadu dan melaporkan kasus ini selain juga tugas nya adalah mengayomi serta melindungi rakyatnya sesuai amanat konstitusi kita. Sekiranya hasil gelar perkara dari pihak kepolisian Unit PPA Polres barru itu adalah hal yg sangat kami tunggu, segera melakukan penetapan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan apapun dibutuhkan pihak kepolisian, kami akan sigap dan klien saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikitpun !”.

Menurut Tendri Sompa,.SH “ Sebenarnya kita harus mengapresiasi atas keberanian korban mengungkapkan apa yg dia alami di tempat kerjanya yang dilakukan atasannya sendiri dengan dia lecehkan beberapa kali .Bayangkan jika tidak ada keberanian dari korban, maka akan semakin banyak lagi korban diluar sana yang menutup diri dan hanya diam karna malu serta takut mengungkapkan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Perlu kami sampaikan sampai hari ini korban / pelapor masih mengalami trauma yang mendalam bahkan takut untuk masuk bekerja lagi. Yang saya harapkan sebagai PH mereka, pelakunya mendapatkan saksi administrasi dan juga sanksi pidana !” Sejatinya yang saya inginkan dimanapun perempuan berada dan bekerja bahkan laki-laki sekalipun,saya ingin mereka mendapatkan rasa aman dan nyaman itu !

Menurut wahyuningsi eka sakti,.SH”kami akan memberikan adpes hukum yang terbaik untuk klien kami, kami tak hanya mendampingi letigasinya namun juga non letigasinya klien kami. Kami sesama perempuan harus saling memberikan semangat serta kekuatan. Ini hal yang sulit bagi klien kami makanya kami memberikan mereka semangat bahwa kekuatan hukum masih ada dan akan berpihak kepada yang benar dan akan memperlihatkan kejahatan itu, sebab jalan hukum yang ada lebih hebat dari kejahatan
( Yusuf R )