Walmas, Lintera News – Dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kasus stunting, Pemerintah Desa To’lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu menggelar Rembuk Stunting, Selasa (24/08/2021)

Melalui rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah desa untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan stunting.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa To’lemo Udding SE beserta Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa dan Kecamatan, TP PKK Desa, RT, Penyuluh gizi, Bidan Desa, Kader KPM, Pemerhati anak, Guru PAUD, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.

Kepala Desa To’lemo Udding SE menjelaskan Rembuk Stunting Desa merupakan pertemuan warga masyarakat lintas pelaku yang membahas prioritas permasalahan stunting di Desa, yang hasilnya akan tertuang dalam perencanaan desa ditahun berikutnya (RKPDes Tahun 2022)

Peran serta disemua ini sangat diharapkan dalam permasalahan stunting desa ini, baik dari pemerintah desa, BPD, kader posyandu, kader KPM, Bidan desa, penyuluh gizi, penyuluh KB, dll. Stunting adalah sebuah konsisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Berharap semua ini dapat lebih optimal bekerja sama dalam menjaga dan memantau kesehatan warga terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, bahwa rembuk stunting bersifat wajib dilaksanakan dan diinstruksikan langsung dari pemerintah pusat berdasarkan regulasi.

“Permasalahan stunting menjadi prioritas pemerintah desa dikarenakan masalah ini memengaruhi kualitas SDM yakni terhambatnya tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, program ini harus dilaksanakan secara konvergen atau terpusat, terpadu, dan terkoordinasi oleh berbagai lintas sektor”, Ujarnya.

Adapun bebera poin penting yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 diantaranya :

1. Peningkatan Kapasitas kader KPM, Posyandu dan kader BKB serta peserta sasaran program.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan Bumil dan Balita khususnya bagi warga kurang mampu.
3. Peningkatan pelayanan administrasi bagi orang tua dan peserta didik PAUD PKK desa
4. Sinkronisasi program dan kerjasama antar lintas sektor yang terkait.
5. Peningkatan peran Pokja Desa sehat dalam mendukung pelayanan dasar Kesehatan dan Pendidikan.
6. Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dan pemenuhan kebutuhan air bersih.
7. Pelaksanaan program PKK disinkronkan dan mendukung program Program SDGs Desa, kabupaten maupun pusat.

(Adyrman)