PALOPO, Lintera News | Aktivitas pembukaan lahan di kawasan Gunung Jati, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, menuai sorotan dan kemarahan warga.
Hujan deras yang mengguyur Kota Palopo sehari sebelumnya menyebabkan material lumpur terbawa aliran air hingga memasuki sejumlah akses jalan di kawasan permukiman.
Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat sekaligus memperkuat kekhawatiran terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas pembukaan lahan di kawasan perbukitan Gunung Jati.
Menanggapi kejadian itu, Sekretaris GAMKI Palopo, Rony Walalangi, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai persoalan pembukaan lahan di Gunung Jati tidak boleh hanya dilihat dari aspek kepemilikan dan pemanfaatan lahan, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan warga serta kelestarian lingkungan.
“Peristiwa banjir lumpur yang masuk ke kawasan permukiman harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait. Jangan sampai kepentingan pembukaan atau pemanfaatan lahan justru mengabaikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ujar Rony.
Menurutnya, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tersebut tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko dari aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan pihak lain.
Dirinya mendesak Pemerintah Kota Palopo melalui instansi terkait segera turun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi. Pemeriksaan tersebut, kata dia, perlu mencakup legalitas penguasaan lahan, dokumen perizinan, hingga kajian mengenai dampak lingkungan dari aktivitas tersebut.
Ia juga meminta pemerintah untuk menindaki pengelolah lahan karena telah merusak lingkungan.
“Jika memang terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus ada tindakan tegas dan transparan. Penegakan aturan tidak boleh tebang pilih, siapa pun pihak yang berada di balik aktivitas tersebut. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Rony juga berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi aktivitas pembukaan lahan di kawasan perbukitan, terutama wilayah yang berdekatan langsung dengan permukiman masyarakat.
Menurutnya, pembangunan dan pemanfaatan ruang harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Jangan sampai keuntungan dari pemanfaatan lahan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara risiko kerusakan lingkungan justru harus ditanggung masyarakat luas.
Ia menegaskan, persoalan Gunung Jati bukan semata-mata menyangkut pemanfaatan lahan, melainkan juga berkaitan dengan ruang hidup, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
“Jangan menunggu sampai banjir lumpur semakin parah, kerusakan lingkungan semakin meluas, atau jatuhnya korban, baru kemudian dilakukan tindakan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tutup Rony. (*)


