DPRD Kota Palopo Gelar Rapat Paripurna, Penetapan Rekomendasi Dewan Terhadap LKPj Walikota Palopo Tahun 2022

PALOPO.Linteranews.com ] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, menggelar Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Jum’at, 28 April 2023

Rapat tersebut dipimpin, Ketua DPRD Kota Palopo Dr. Hj. Nurhaenih, S.Kep.,M.Kes dan Wakil Ketua II Irvan Majid, S.T. dan diikuti oleh anggota Dewan, Sekda Palopo Firmanza (mewakili Walikota), Asisten

Rapat paripurna ini dalam rangka penetapan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Palopo Tahun 2022

Dalam Rapat Paripurna tersebut ,Ketua DPRD Kota Palopo yang di dampingi Wakil Ketua, menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Palopo Tahun Anggaran (TA) 2022.

” Rekomendasi dewan atas LKPj Walikota ditetapkan melalui rapat paripurna, setelah sebelumnya, melewati pembahasan Banggar dan TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemkot Palopo,”ujar Ketua DPRD Palopo Nurhaenih.

Pada kesempatan ini, Muhammad Mahdi, menguraikan pada hakekatnya LKPj Walikota 2022 ini merupakan progress report kinerja penyelenggaraan pembangunan Pemkot Palopo yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan meliputi RPJMD Palopo 2018-2023.

” Dan RKPD 2022 serta perubahannya, dan LKPj Walikota disajikan secara sistematika mengacu Permendagri No: 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No: 13/2019, di mana tak dapat dipungkiri selama kurun waktu 1 tahun anggaran, telah banyak kemajuan pembangunan di Palopo, “urainya.

Lebih detail Muhammad Mahdi menjelaskan bahwa tiga kebijakan umum yang tertuang dalam LKPj Walikota 2022 diantaranya pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Di 2022 target PAD Palopo Rp1.035.363.603.924 dan terealisasi Rp985.650.636.231 atau 95,20%.

” Sedang, komponen PAD lainnya hampir memenuhi target dan bahkan melampaui target seperti hasil retribusi daerah terealisasi Rp18.051.395.863 atau 138,79%. Banggar juga memberikan catatan ke Pemkot Palopo terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program kegiatan lingkup Pemkot, “imbuhnya.

Banggar secara khusus meminta Pemkot mengevaluasi penyebab naiknya tingkat kemiskinan, memaksimalkan sumber-sumber PAD, mereformasi atau menggabungkan (merger) perangkat daerah yang tidak maksimal dalam penggunaan penyerapan anggaran sehingga biaya operasional perangkat daerah tidak minim lagi serta mereka dapat berinovasi.

” Pemkot juga diimbau melibatkan DPRD sebagai Panitia seleksi (Pansel) dalam penentuan Direksi Perusda dan terakhir hasil job fit disampaikan ke DPRD berdasarkan rangking untuk menjawab kecurigaan masyarakat terkait Nepotisme,”Himbaunya ev e.

Disamping itu, Sekda Palopo, Drs. H Firmanza, DP, S.H.,M.si, berterimakasih kepada DPRD yang telah mengagendakan Rapat Paripurna ini.

” Hal ini, menggambarkan komitmen dan kebersamaan menjalankan amanat UU sekaligus wujud pelaksanaan prinsip keseimbangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif, “ujar Firmanza.