Wabup Lutra Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Kawasan Wilayah Bebas Korupsi di Kantor BPS

LUWU UTARA.Linteranews.com — Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Sosialisasi Pendataan Registrasi (Regsosek) BPS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022
22/08/2022 di Halaman Kantor BPS Kabupaten. Luwu Utara

Dalam sambutannya Kepala BPS Luwu Utara,Dr. Ayub Parlin Ampulembang mengatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan deklarasi BPS Kabupaten Luwu Utara yang memiliki komitmen kuat untuk menjadikan BPS Luwu Utara menjadi instansi yang berpredikat zona integritas sebagai langkah awal dalam membentuk wilayah yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

“Kami juga berupaya untuk memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja
pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Luwu Utara, dimaksudkan untuk mendukung dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan BPS Kabupaten Luwu Utara” Ungkap Dr. Ayub Parlin Ampulembang

Pada kesmpatan itu pula , Wakil Bupati Luwu Utara Suaib Mansur mengungkapkan bahwa sebagai pemerintah daerah mengapresiasi jajaran BPS untuk pencanangan wilayah bebas korupsi atau WBM ini, karena seperti yang kita ketahui 8 area perubahan reformasi birokrasi ujungnya adalah wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM
reformasi birokrasi tidak terbentuk hanya pada wilayah bebas korupsi saja, tetapi bebas korupsi menjadi modal kita untuk melayani

Poin penting dari reformasi birokrasi adalah penguatan pelayanan, zona integritas menuju WBK dan WBBM itu panjang prosesnya

Kehadiran BPS salah satu lembaga yang membantu kami di pemerintahan untuk mengambil kebijakan, sudah menjadi falsafah membangun tanpa data itu mahal dan kita harus berasumsi dan berpondasi pada semua kebijakan berdasarkan data

Terkait dengan data inilah BPS hadir, tidak ada instansi yang di akui atau instansi yang menjadi rujukan pemerintah adalah BPS

“Terimakasih kepada BPS atas adanya rilis-rilis yang disampaikan oleh BPS, pemda tidak merasa ketinggalan terkait angka kemiskinan dan angka ini akan kami jadikan rujukan untuk mengintervensi sekaligus berusaha untuk keluar dari 3 besar kemiskinan disulsel” Tambah Suaib

PR terbesar kita adalah mengentaskan kemiskinan, ini adalah starting poin menuju kepada wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)

“Harapan kita kedepan kerjasama yang baik dan lebih erat lagi, apapun yang diberikan BPS menjadi referensi bagi kami, selamat semoga pencanangan ini tidak berhenti pada zona integritas tetapi kita harapkan betul-betul pada wilayah birokrasi yang bersih melayani dan pada ujungnya bagaimana melakukan pelayanan yang prima dengan sebaik-baiknya” Harapnya
( Yusup )