Sulteng Lintera news.– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Morowali saat ini terus membuka layanan konsultasi hukum. Layanan tersebut bersifat gratis. Masyarakat cukup menyertakan identitas berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan menguraikan persoalan yang dialami.
Hal itu diungkapkan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kabupaten Morowali, Jusrin Husen, Rabu (23/6/2021).
Diungkapkannya, layanan konsultasi dibuka, warga yang menggunakan layanan tersebut sekitar 10 orang.
“Kasusnya berbagai macam. Tapi yang paling banyak konsultasi soal sengketa lahan.
Seperti hari itu, di atas mejanya terlihat satu berkas konsultasi milik warga yang menggunakan layanan konsultasi hukum Kejaksaan Negeri Morowali.
Menurut Jusrin, selama ini persoalan tanah yang paling banyak dikonsultasikan warga ada di bagian Kecamatan Bahodopi, wilayah yang selama ini dikenal terdapat banyak perusahaan tambang.
Sengketa lahan biasanya terjadi antar warga dan perusahaan. Biasanya juga antar sesama warga,”jelasnya.
Selain di Kecamatan Bahodopi, aduan persoalan tanah juga banyak terjadi Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Bungku Tengah.
Dalam memberikan konsultasi, pihaknya hanya bisa memberikan sekedar saran hukum, sebab tugas Kejari hanya bisa melayani Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Makanya kami hanya menyediakan layanan konsultasi saja. Kalau ada masyarakat mau meneruskannya ke pengadilan bisa. Kami sifatnya pasi!f.
Namun sejauh ini selama melayani konsultasi, ia belum pernah mendengar ada salah satu dari warga meneruskan persoalan ke pengadilan.
“Intinya kami selalu membuka layanan. Masyarakat jangan ragu. Kami selalu hadir untuk masyarakat.
Untuk mendapatkan layanan itu, masyarakat cukup mendatangi Kejaksaan Negeri pada hari kerja Seni hingga Jumat kami siap melayani pengaduan masyarakat.(Rayu).


