*Tawarkan Solusi saat Rapat Bersama Kementan di Jakarta
JAKARTA Linteranews — Gagal panen adalah kondisi dimana petani tidak mendapatkan hasil panen yang mereka inginkan. Olehnya itu, peran pemerintah sangat diharapkan dalam melakukan langkah-langkah antisipasi gagal panen.
Seperti halnya di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel). Para petani gigit jari lantaran setiap tahunnya gagal panen. Ironisnya, faktor perusak tananam belum ditangani maksimal oleh pemerintah.
Berangkat dari isu tersebut, Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Abdul Waris Halid, SS, MM menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib petani di Kabupaten Barru.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komite II bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin 16 September 2025.
Dalam rapat tersebut, Waris Halid begitu gigih menyoroti permasalahan serius yang dihadapi sekitar 500 hektare lahan persawahan di Barru, khususnya di Desa Lalabata, Pancara, Conowari, dan Balusu, Kecamatan Tanete Rilau.
Sawah produktif di wilayah itu setiap tahun terendam banjir dan menyebabkan gagal panen.
“Setiap reses saya turun langsung bertemu petani. Masalah ini sudah berulang tiap tahun, dan setelah saya telusuri ada beberapa penyebab, salah satunya drainase pembangunan jalur kereta api yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras. Selain itu, terjadi pendangkalan Sungai Bungi yang memperparah banjir,” tegas Waris Halid.
Menurutnya, normalisasi sungai saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menilai solusi yang paling tepat adalah pembangunan bendungan agar banjir bisa dikendalikan dan sawah petani dapat terselamatkan.
“Petani di Barru sudah berjuang dengan sawah tipe tiga yang sangat potensial. Sayangnya, setiap musim hujan mereka selalu was-was karena ancaman banjir. Karena itu saya sudah sampaikan usulan bendungan ini ke Kementerian PUPR, dan akan terus mengawal agar masalah ini ditangani lintas sektoral, termasuk dengan pihak kereta api,” tambahnya.
Sebelumnya, isu serupa juga pernah ia bawa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan PT KAI.
Waris Halid menegaskan, perjuangannya ini bukan semata-mata karena kedekatan daerah asal, tetapi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPD RI dalam memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.
“Ini fakta di lapangan, dan saya tidak ingin ada lagi petani yang kehilangan harapan setiap tahun hanya karena banjir yang sebenarnya bisa kita cegah dengan kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (***)
