*Koordinasi Bersama Pengelola, OPD dan Pihak Terkait
PALOPO LinteraNews — Antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palopo kian meresahkan. Betapa tidak, banyak mobil truk dan kendaraan lainnya mengular sertiap hari di tepi jalan raya menunggu giliran untuk mengisi BBM subsidi di SPBU.
Hal inilah yang menjadi sorotan serius Wakil Wali (Wawali) Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin. Ia pun bertegas agar SPBU melakukan perbaikan sistem pelayanan dan menindak tegas oknum pengecer atau pelangsir yang membeli dalam jumlah besar.
“Sudah banyak pengaduan terkait antrean panjang di SPBU yang membuat aktivitas warga terganggu. Saat kami turun langsung ke beberapa SPBU, kami temukan banyak persoal teknis yang harus segera diatasi bersama,” ucap Ome, sapaan akrab Wawali Kota Palopo, Kamis 6 November 2025.
Pelayanan SPBU ini, lanjut Ome, adalah menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Olehnya itu, hal semacam ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Masyarakat butuh solusi cepat, bukan janji.
Sebagai langkah konkret, masih kata Ome, sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Polres Palopo,
serta para pimpinan atau pengelola SPBU yang beroperasi di bawah wilayah administrasi Pemerintah Kota Palopo dipanggil untuk
membahas langkah penertiban, pengawasan distribusi, serta evaluasi sistem pelayanan di lapangan.
“Persoalan antrean di SPBU bukan hanya disebabkan oleh tingginya permintaan, tetapi juga karena lemahnya pengawasan serta tidak meratanya distribusi bahan bakar di setiap titik pelayanan. Saya berharap hasil rapat koordinasi nantinya dapat menghasilkan kebijakan terpadu yang memastikan ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa menimbulkan kemacetan atau penumpukan kendaraan di tepi jalan raya,” tegas Ome.
Selain itu, Pemkot Palopo juga berencana melakukan pendataan ulang kendaraan pengguna BBM subsidi, guna memastikan
penyaluran sesuai sasaran. Pemerintah juga mendorong pengelola SPBU agar memperbaiki sistem antrean, menambah petugas
pelayanan di jam sibuk, serta menerapkan pengawasan digital melalui sistem barcode kendaraan.
Berantas Mafia BBM Subsidi
Pemkot akan menindak tegas oknum yang kedapatan melakukan pelanggaran, seperti penimbunan BBM atau praktik penjualan tidak sesuai aturan. Bila perlu cabut izinnya.
“Kita ingin tata kelola SPBU yang transparan, tertib, dan berpihak kepada masyarakat. Ini bukan hanya soal bahan bakar, tapi soal pelayanan publik yang harus kita benahi bersama,” tutupnya.
Dengan langkah cepat yang ditempuh pemerintah kota, masyarakat diharapkan dapat segera menikmati pelayanan SPBU yang lebih baik dan efisien, tanpa lagi dihadapkan pada antrean panjang yang kerap terjadi setiap hari. (***)
