MOROWALI, Lintera News | Polemik beasiswa Morowali kembali mencuat setelah muncul laporan bahwa sebanyak 718 mahasiswa belum tercover dalam tahap III tahun 2025. Anggota DPRD Kabupaten Morowali dari Fraksi Demokrat, Muslimin Dg Masiga, S.An, menilai persoalan ini perlu segera ditangani secara terbuka dan akuntabel.
Menurutnya, polemik beasiswa Morowali bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap komitmen Pemkab Morowali dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.
Muslimin menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Pemkab Morowali yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada ribuan mahasiswa. Namun, ia menilai masih banyak ruang yang perlu perbaikan dalam aspek transparansi, pemerataan, dan ketepatan waktu pencairan dana.
Program beasiswa merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada pendidikan. Tapi tanpa keterbukaan informasi, tujuan baik itu bisa kehilangan maknanya.
Dalam konteks polemik beasiswa Morowali, ia menekankan agar proses seleksi penerima dilakukan lebih terbuka. Daftar nama penerima, kriteria penilaian, dan tahapan seleksi sebaiknya diumumkan secara publik agar masyarakat memahami bahwa program tersebut berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan. Ia juga menyoroti adanya laporan bahwa sejumlah mahasiswa berprestasi dari wilayah pedesaan belum tersentuh program bantuan tersebut.
Pemerataan menjadi hal mendesak. Pemerintah perlu memastikan mahasiswa dari daerah terpencil juga memperoleh kesempatan yang sama. Jangan sampai beasiswa hanya berputar di sekitar pusat kabupaten.
Selain transparansi dan pemerataan, keterlambatan pencairan dana juga menjadi perhatian utama DPRD. Banyak mahasiswa yang menggantungkan biaya pendidikannya pada program beasiswa ini, sehingga keterlambatan pencairan dapat mengganggu keberlanjutan studi mereka. Muslimin menegaskan, Pemkab Morowali perlu memastikan bahwa setiap tahap penyaluran dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sebagai solusi terhadap polemik beasiswa Morowali, ia mengusulkan pembentukan tim evaluasi bersama antara DPRD, Pemkab Morowali, dan perwakilan perguruan tinggi. Tim ini bertugas melakukan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana agar benar-benar tepat sasaran.
Lebih lanjut, Muslimin mendorong agar program beasiswa ke depan tidak hanya berfokus pada bantuan biaya kuliah, tetapi juga mencakup pelatihan peningkatan kapasitas mahasiswa, seperti magang, penelitian, dan pengembangan keterampilan.
Di akhir pernyataannya, Muslimin menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bersifat konstruktif. Kami ingin memastikan agar beasiswa benar-benar memberi manfaat besar bagi generasi muda Morowali.(Ry m).
